Pasal 64

Berlaku

Catatan: Sebagian besar pasal PHK, upah, dan alih daya telah DIUBAH atau DIHAPUS oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Pasal yang terdampak ditandai ⚠️ PERINGATAN dalam teks. MK 168/2023 memulihkan beberapa ketentuan pesangon. Teks dalam dokumen ini adalah versi asli UU 13/2003.

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

⚠️ PERINGATAN: Pasal ini telah DIUBAH oleh UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Bunyi pasal di atas adalah versi asli UU No. 13 Tahun 2003 dan sudah tidak berlaku. Ketentuan baru: CATATAN PENTING: UU 11/2020 awalnya MENGHAPUS Pasal 64. Perppu 2/2022 (= UU 6/2023) MEMULIHKAN kembali ketentuan alih daya. Versi baru: alih daya diperbolehkan melalui perjanjian tertulis; Menteri Ketenagakerjaan menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dialihkan. Per MK 168/2023 (ayat 2): kewenangan penetapan jenis pekerjaan alih daya ada pada Menteri secara tertulis. Dampak: TINGGI — pekerja alih daya (outsourcing) terdampak langsung.

[Catatan: Ketentuan pasal ini telah DIUBAH oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan/atau Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. CATATAN PENTING: UU 11/2020 awalnya MENGHAPUS Pasal 64. Perppu 2/2022 (= UU 6/2023) MEMULIHKAN kembali ketentuan alih daya. Versi baru: alih daya diperbolehkan melalui perjanjian tertulis; Menteri Ketenagakerjaan menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dialihkan. Per MK 168/2023 (ayat 2): kewenangan penetapan jenis pekerjaan alih daya ada pada Menteri secara tertulis. Periksa UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 35 Tahun 2021 untuk ketentuan yang berlaku saat ini.]

← Pasal 63 ↑ Daftar Pasal Pasal 65 →