Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
BerlakuUU Tipikor · 55 pasal
Undang-Undang ini merupakan hukum positif pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku. Versi konsolidasi mencakup perubahan yang dilakukan oleh UU 20/2001 yang mengubah Pasal 5-12 (dari referensi KUHP menjadi uraian unsur mandiri), menambah Pasal 12A-12C (gratifikasi), Pasal 26A (alat bukti elektronik), Pasal 37A, Pasal 38A-38C (perampasan harta), dan Pasal 43A-43B (ketentuan peralihan + pencabutan 13 pasal KUHP). Pasal 2 dan 3 memiliki padanan dalam KUHP baru (UU 1/2023 Pasal 603-606), NAMUN UU Tipikor TETAP BERLAKU sebagai lex specialis dengan ancaman pidana lebih berat — tidak dicabut. Status: BERLAKU.
BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — TINDAK PIDANA KORUPSI
BAB III — TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BAB IV — PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
BAB V — PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI A — KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII — KETENTUAN PENUTUP
Cari Putusan Terkait UU Tipikor
Temukan putusan pengadilan yang mengutip pasal UU Tipikor di CekPHK.
Cari di CekPHK →