Pasal 378

Barang siapa hendak melepaskan diri dari perwalian, harus memohon pembebasan dari Hakim

yang memerintahkan perwalian atau, bila sebelumnya tidak ada pengangkatan oleh Hakim, dari

Pengadilan Negeri tempat tinggalnya.

Kecuali orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 377 nomor 5 pemohon diwajibkan, dengan

ancaman kehilangan hak, untuk mengajukan permohonan dalam tenggang waktu tiga puluh

hari sejak hari mulai berlakunya perwalian itu bila pemohon berdiam di Indonesia, dan dalam

tenggang waktu sembilan puluh hari bila ia berdiam di luar Indonesia.

Permohonan tidak dapat diterima, bila perwalian itu dibebankan padanya karena

pernyataannya sendiri, bahwa ia sanggup menerima perwalian itu.

Hakim mengambil ketetapan tanpa bentuk acara dan tanpa banding. Meskipun wali telah

mengemukakan alasan-alasan untuk melepaskan diri, ia masih wajib memangku perwalian itu

sampai diambil keputusan terakhir tentang alasan-alasan itu.

BAGIAN 9

Pengecualian. Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi

Golongan Tionghoa)

← Pasal 377 ↑ Daftar Pasal Pasal 379 →